Pemerintah Kota TPHCM baru saja mengeluarkan surat edaran kepada Kepolisian Kota, Dinas Informasi dan Komunikasi terkait peningkatan efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 168. Sejauh ini, PP 168 telah membawa perubahan signifikan dalam ketertiban dan keselamatan lalu lintas di TPHCM dan seluruh negeri, kecelakaan lalu lintas menurun, serta kesadaran masyarakat meningkat dalam mematuhi peraturan lalu lintas.
Namun, kenaikan denda administratif, kurangnya pemutakhiran infrastruktur teknis lalu lintas yang tepat waktu dan terpadu juga menimbulkan berbagai pendapat negatif di media sosial. Masih ada kasus ketidakpatuhan terhadap instruksi petugas, bahkan tindakan melawan petugas saat bertugas. Secara individual, beberapa anggota polisi lalu lintas melakukan tindakan tidak sesuai standar, melanggar aturan etika, sikap, dan budaya komunikasi dalam menjalankan tugas mereka.
Petugas lalu lintas sedang menangani pelanggaran di Distrik 11Petugas lalu lintas menangani pelanggaran di Distrik 11 (Foto: An Huy).
Memanfaatkan situasi tersebut, organisasi reaksioner asing dan akun pribadi dari beberapa kelompok oposisi telah menyebarkan informasi palsu, mendistorsi fakta, sehingga menciptakan opini publik negatif yang memengaruhi pelaksanaan PP 168.
Untuk terus melaksanakan dan meningkatkan efektivitas PP 168 serta Undang-Undang Jalan Raya dan Ketertiban Lalu Lintas, Wali Kota TPHCM meminta Kepolisian Kota untuk menginstruksikan unit-unit terkait agar memperbaiki sikap, etika, dan budaya komunikasi saat bertugas. Semua personel harus mematuhi ketentuan, prosedur kerja, dan peraturan Polri selama bertugas.
Kepolisian TPHCM secara tegas melarang dan menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi, korupsi, atau mengabaikan pelanggaran. Setiap pelanggaran yang ditemukan harus ditangani secara objektif, adil, sesuai dengan peristiwa dan perilaku pelanggaran, serta meningkatkan penanganan terhadap tindakan yang menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas.
Pemimpin TPHCM juga meminta instansi terkait untuk segera mendeteksi, mencegah, dan menghapus konten, situs web, tautan, grup, atau akun pribadi di dunia maya yang menyebarkan informasi salah dan merugikan pelaksanaan PP 168. Tindakan tersebut harus ditangani sesuai hukum untuk memberikan efek jera.
Kepolisian TPHCM akan terus menugaskan petugas untuk menerima pengaduan masyarakat melalui aplikasi CSGT, VNeID, VNeTraffic, 1022, Warga Digital TPHCM, TTGT, Help 114… agar dapat menyelesaikan masalah sesuai aturan dan kewenangan. Petugas, pemimpin, atau komandan yang acuh tak acuh dan kurang bertanggung jawab dalam menangani laporan masyarakat tentang kondisi lalu lintas harus dimintai pertanggungjawaban.
Ke depan, Dinas Informasi dan Komunikasi akan memimpin, mengarahkan media cetak dan elektronik di wilayah tersebut untuk mempublikasikan informasi akurat dan positif tentang ketertiban lalu lintas serta membimbing masyarakat untuk melaporkan isu-isu terkait. Instansi harus menghindari memposting informasi atau gambar yang belum jelas penyebabnya di media sosial agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Wali Kota TPHCM juga meminta untuk meningkatkan kampanye tentang efektivitas Undang-Undang Ketertiban Lalu Lintas dan PP No. 168; perubahan positif dalam ketertiban lalu lintas, kesadaran masyarakat dan perusahaan saat berpartisipasi dalam lalu lintas.
