Atas nama Biro Kepengurusan Partai Kementerian Dalam Negeri, Menteri Phạm Thị Thanh Trà baru saja menandatangani penerbitan Rencana Pelaksanaan Ketentuan Nomor 189-QĐ/TW/2024 dari Komite Pusat Partai tentang pengendalian kekuasaan, pencegahan, dan penindakan korupsi serta penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset publik.
Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab para pemimpin tingkat partai dan pimpinan unit-unit di bawah Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan Ketentuan 189, menciptakan perubahan positif di kalangan staf.
Tindak tegas penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset publik – 1Menteri Phạm Thị Thanh Trà (Foto: Trí Đức).
Dalam rencana tersebut, ditekankan pentingnya tanggung jawab teladan dari para pimpinan tingkat partai, organisasi partai, lembaga, organisasi, unit, serta tanggung jawab setiap anggota partai, pegawai negeri, pejabat struktural, dan tenaga kerja dalam pencegahan korupsi dan penyimpangan.
Pelaksanaan isi ketentuan harus menyeluruh dengan fokus pada prioritas utama; proses pengawasan harus menghormati dan tidak mengganggu operasional normal dari lembaga, unit, organisasi, dan individu yang berwenang dalam pengelolaan keuangan dan aset publik.
Biro Kepengurusan Partai Kementerian Dalam Negeri menegaskan perlunya sosialisasi dan penyebarluasan Ketentuan 189-QĐ/TW serta fokus pada pembangunan dan penyempurnaan mekanisme, kebijakan, hukum, serta pelaksanaan ketat aturan hukum tentang pengelolaan keuangan dan aset publik.
Khususnya, penguatan inspeksi, audit, pengawasan, penemuan, dan penindakan pelanggaran di bidang ini sangat diperlukan.
“Deteksi dini dan penindakan tegas terhadap kelompok atau individu yang melakukan pelanggaran, menyalahgunakan jabatan, wewenang, korupsi, dan penyimpangan,” bunyi rencana tersebut.
Selain itu, sesuai dengan rencana, harus ada perlindungan tepat waktu bagi mereka yang melaporkan, memberikan informasi tentang pelanggaran, penyalahgunaan jabatan, wewenang, korupsi…
Bagi kasus-kasus penyalahgunaan laporan atau pengaduan untuk fitnah, distorsi, atau merusak reputasi lembaga, organisasi, atau individu, harus ditindak tegas.
Solusi terakhir, Biro Kepengurusan Partai Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya peran Front Persatuan Tanah Air Vietnam, organisasi politik-sosial, media massa, dan masyarakat dalam mengawasi, menemukan, dan mengusulkan penindakan korupsi dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset publik.
